SITA MARITAL DI TINJAU DARI KAIDAH FIKIH

Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohaniah, maupun badani. Oleh karena itu berbicara tentang perkawinan tidak bias terlepas dari hal-hal yang terkait dengan perkawinan itu sendiri termasuk dalam hal kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum berlangsung perkawinan.

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama di Indonesia sudah diatur dalam pasal 35 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Mulai perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Persatuan harta kekayaan itu berlaku selama suami istri dalam ikatan perkawinan. Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam pasal 35 (2) dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Namun hingga saat ini Sita Marital masih menjadi perdebatan karena dalam aturan Islam sesungguhnya tidak di atur secara jelas terkait keberadaan harta tersebut, mengingat pada masa dahulu suamilah yang wajib menafkahi dan memenuhi seluruh kebutuhan istri, namun saat ini seiring perkembangan zaman, tehknologi, pemikiran, kesetaraan istri tidak lagi berpangku tangan pada suami namun mereka juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama secara ekonomi mengingat saat ini harga-harga kebutuhan pokok semaklin mahal sehingga menuntut para istri seperti menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, selain itu juga ada antara suami dan istri membangun bisnis bersama, dikelola bersama dengan modal bersama serta hasilnya untuk keluarga. namun seiring perjalanan waktu suami dan istri tersebut mengalami permasalahan sehingga berakibat cerai, disnilah pokok permasalahan yang timbul sehingga sita marital menjadi perbincangan yang cukup hanggat hingga kini.

Rumusan Masalah

1.    Bagaimana kedudukan hukum sita Marital menurut kaidah fiqih العا دة محكمة

2.    Bagaimana aplikasi tentang proses sita marital saat ini ?

PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Al-Qur’an Tentang Sita Marital

Ÿwur (#öq¨YyJtGs? $tB Ÿ@žÒsù ª!$# ¾ÏmÎ/ öNä3ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ 4 ÉA%y`Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB (#qç6|¡oKò2$# ( Ïä!$|¡ÏiY=Ï9ur Ò=ŠÅÁtR $®ÿÊeE tû÷ù|¡tGø.$# 4 (#qè=t«ó™ur ©!$# `ÏB ÿ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ¨bÎ) ©!$# šc%Ÿ2 Èe@ä3Î/ >äó_x« $VJŠÎ=tã ÇÌËÈ

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hadist

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

ِ Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah”

Kaidah fiqih

العا دة محكمة

Adat Kebiasaan itu Ditetapkan”

Analisis Masalah

Sebagai agama yang syamil, Islam juga mengatur tentang harta gono gini dan konsep pembagiannya setelah terjadi perceraian. Akan tetapi, sangat sedikit pembahasannya dan sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum. Hal itu mungkin disebabkan munculnya istilah harta bersama ini biasanya jika sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum. Selain itu, pada kenyataannya banyak suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang berusaha mandapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar untuk memiliki harta simpanan untuk masa tua mereka. Ketentuan ini telah diatur dalam Alquran Surat an Nisa ayat 32.

Dari ayat tersebut, nampak jelas bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Terkait usaha yang dilakukan oleh suami isteri untuk menghasilkan harta kekayaan tersebut, Setiawan menyatakan bahwa pencarian bersama yang saat ini banyak sekali terjadi dimasyarakat itu dalam konsep syariah dikategorikan sebagai sebuah manivestasi dari prinsip urf . Urf sendiri yaitu kata bahasa arab yang terjemahnya dalam bahasa kita sama dengan adat, kebiasaan, jadi urf adalah kata lain daripada adat.

Pada dasarnya, suatu perkara dapat dianggap adat, ialah apabila telah terjadi berulang kali, ada beberapa pendapat tentang berapa kali sehingga perkara   itu di jadikan sebagai adat sehingga menjadi satu ketetapan seperti kaidah العا دة محكمtersebut. 1.Ada yang satu kali langsung dianggap sebagai adat, seperti : seorang budak yang walaupun sekali saja ngompol dia sudah bisa disebut berpengadatan suka ngompol. 2. ada yang harus telah berulang tiga kali, baru bisa dianggap sebagai adat, seperti perkiraan masa haids dan masa suci. 3. ada yang baru bisa disebut adat jika mengalami pengulangan lebih dari tiga kali maka baru disebut adat, agar lebih mantap tentang kebenaran seperti: anjing Pemburu, suaya anjing itu benar-benar menguasai keahlianya (adat/kebiasaan) maka harus dilatih secara berulang

Demikian juga dengan sita marital yang ada di Indonesia selain kebiasaan dari adat kultur yang ada di Indonesia kasus sita marital sudah berulang-ulang terjadi selain itu dengan tujuan menyelamatkan harta keluarga dari hal-hal yang tidak di harapkan. Selain tujuan dari adanya sita marital untuk perdamaian kedua belah pihak yang bertikai mengingan mereka mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka

Dalam istilah fiqih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah syirkah amlaak, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (syarikah al-’ain). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya.[1] Sesungguhnya syara’ tidak membagi harta gono gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti (fixed, tsabit), misalnya isteri 50 % dan suami 50 %. Sebab tidak ada nash yang mewajibkan demikian, baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan ash-shulhu (perdamaian) di antara suami isteri. Dalil pensyariatan perdamaian antara suami isteri antara lain :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi) (Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/246, hadits no. 821; Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/463, hadits no.2325)

Imam Ash-Shan’ani menerangkan hadits di atas dengan berkata :

قَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الصُّلْحَ أَقْسَامًا، صُلْحُ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ، وَالصُّلْحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَالْعَادِلَةِ وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْمُتَقَاضِيَيْنِ وَالصُّلْحُ فِي الْجِرَاحِ كَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْحُقُوقِ وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصُّلْحِ

“Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian).” [2]Dengan demikian, berdasarkan dalil hadits ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA di atas, jika suami isteri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (ash-shulhu). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami isteri (ash-shulhu baina az-zaujain), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (amlaak).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara’, selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam pasal 97 KHI disebutkan :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan laindalam perjanjian perkawinan.[3]

Namun menurut kami, ini bukan pembagian yang sifatnya wajib, karena memang tidak ada nash syara’ yang mewajibkan pembagian seperti itu. Pembagian fifty-fifty ini hanyalah salah satu alternatif pembagian yang sifatnya mubah, bukan satu-satunya pembagian yang dibolehkan. Ketentuan mubah serta kebiasaan tentang pembagian harta gono-gini di masyarakt kultur Indonesia ini kemudian diadopsi oleh KHI menjadi satu ketentuan yang mengikat dalam pembagian harta gono gini.

Dengan lebih rinci, Setiawan menyatakan bahwa berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat dibedakan dalam empat macam. Pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri baik yang diterima sebelum kawin maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam pasal 35 (2). Pada pasal dan ayat tersebut dijelaskan harta bawaan dari masing-masing suami isteri han harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah pengawasan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain. Kedua, harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin. Implikasi hukumnya masih berkaitan dengan penjelasan pasal 35(2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri, tetap dikuasai masing-masing. Ketiga, harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena pernikahan. Harta jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik isteri, ada yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik keduanya. Selain itu, ada pula yang menjadi milik orang tua mempelah pengantin dan ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang jelas tentang kepemilikan harta tersebut. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mahar atau maskawin. Keempat, harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain harta warisan. Harta dalam kategori ini didapat selama suami dan isteri terikat oleh perkawinan. Harta ini dikuasai bersama oleh suami isteri dan harta inilah yang disebut harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi selama suami dan isteri berada dalam ikatan perkawinan. Harta ini sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati.[4]

Uraian tersebut sejalan dengan pernyataan Yahya Harahap dengan tata urut yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya uraian tersebut dapat dinyatakan dalam uraian yang lebih ringkas lagi dengan mengacu pada pasal 35 tersebut. Berdasarkan UU. No. 35 tersebut nampak jelas bahwa harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, harta bersama yaitu harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan dan tetap berlaku selama suami dan isteri dalam ikatan perkawinan, harta inilah yang sering disebut harta gono gin[5]i.Istilah tersebut sebenarnya muncul dari bahasa jawa. Gono artinya suami dan gini artinya isteri. Harta gono gini berarti harta yang dimiliki bersama suami isteri dan apabila terjadi perceraian di kemudian hari, maka harta tersebut dibagai dengan perolehan masing-masing 50 %, karena harta tersebut dimiliki bersama. Kecuali jika ada perjanjian yang menentukan lain sebelum perkawinan berlangsung. Kedua, harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah -baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya- atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau isteri sebelum perkawinan.[6]

PENUTUP

  1. Dengan demikian jelas terkait legislasi bahwa berdasarkan kaidah  العا دة محكمةserta menimbang dari latar belakang serta implikasinya maka sita marital dapat menjadi ketetapan hokum karena selain adat atau kebiasaan yang terjadi juga meperhatikan tujuan-tujuan dari sita marital itu sendiri sehingga pemerintah beinisiatif melegalkan sita marital dalam berbagai aturan hukum seperti Kommpilasi Hukum Islam dan lain-lain sebagai sandaran legal formal tersebut
  2. Terkait regulasinya telah diatur di berbagai aturan pemerintah, keppres dan mampu di aplikasikan dengan baik sesuai harapan bagi banyak masyarakat selain itu juga sebagai bentuk perdamaian antara suami istri yang bertikai setidaknya jika mereka mengalami perceraian akan tetapi masih mempunyai tanggung jawab kepada anaknya maka  dengan adanya sita marital diharapkan menjadi jembatan silaturahmi antara kedua belah pihak

[1] Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.150

 

[2] Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/247

[3] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) 106

 

[4] Setiawan Budi Utomo, fikih Aktual, (Jakarta : 2003) 124

[5] Setiawan Budi Utomo dalam Fiqih Aktual menyatakan bahwa harta seperti ini memang lebih poluper di  Indonesia dibandingkan dengan Negara lain. Di Aceh, harta bersama seperti ini dinamakan heureta sihaurekat; di Minangkabau disebut harta suarang; di kawasan Sunda dikenal dengan nama guna kaya atau tumpang kaya khususnya di daerah Sumedang disebut raja kaya dan di daerah Kuningan disebut sarikat; di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Jawa disebut gono gini; di Bali disebut drube-gabro; di Kalimantan disebut barang perpantangan; di Sulawesi (Makasar) dikenal dengan barang cakara; di Madura disebut dengan nama ghuna ghana.

[6] Yahya Harahap, Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : 2003) 106

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s